Tuesday, July 5, 2011

PERAN SANTRI DALAM PERCATURAN POLITIK PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL


Indonesia adalah sebuah Negara yang lahir setelah sekian lama terjajah. Belanda sebagai sebuah Negara telah menanamkan kekuasaannya di Indonesia cukup lama. Cukup lama hingga membuat Belanda menjadi Negara yang makmur dan rakyat Indonesia menderita. Belanda melakukan penindasan dan penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang makin lama makin kuat kekuasaannya. Perbuatan Belanda sangat bertentangan dengan nilai agama Islam dan nilai Prikemanusiaan serta keadilan.  Setelah sekian lama menghadapi situasi yang merugikan masyarakat Indonesia, rakyat pun bangkit. Perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dilancarkan, baik melalui jalur perlawanan bersenjata maupun tidak.
Zaman terakhir kekuasaan Belanda ditandai dengan pertumbuhan cepat kesadaran diri secara politik yang merupakan hasil dari perubahan sosial dan ekonomi, pendidikan Barat, dan gagasan pembaharuan Islam. Pada masa ini mulai masuk dan diterimanya gagasan-gagasan baru. Zaman ini kemudian disebut sebagai masa kebangkitan nasional.[1]
Kekuatan Santri
Perubahan tatanan jajahan dari sistem imperialisme kuno ke imperialisme modern mengakibatkan berubah pula bentuk perjuangan yang dilakukan. Tidak lagi melancarkan perlawanan bersenjata.[2] Begitu pun dengan santri.
Santri, dalam perkembangan zaman, mempunyai arti yang berubah. Di Jawa Tengah sampai tahun dua puluhan, santri merupakan istilah yang mengacu pada murid atau siswa sebuah pesantren. Akan tetapi, di daerah kota istilah santri mengacu kepada para Muslimin Jawa yang tinggal di daerah pesantren yang dinamakan kauman.[3]
Istilah santri pada awalnya memang mengacu pada siswa atau murid sebuah pesantren. Namun dalam arti yang lebih luas, istilah santri ini mengacu kepada para Muslim yang menyatakan kebaktian yang sungguh-sungguh kepada Islam dengan cara menjalankan ibadah. Arti kata yang lebih luas ini yang akan digunakan dalam tulisan ini.
Kelestarian penjajahan tentu saja merupakan cita-cita utama yang dimiliki oleh Belanda. Sejalan dengan itu, maka kebijaksanaan di bidang pendidikan sekalipun menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat kemudian diformulasikan sebagai suatu faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia.[4]
Upaya penguasaan seluruh wilayah Indonesia, oleh kaum santri dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri tentang adanya musuh bersama. Gerakan membangkitkan kesadaran akan rasa cinta tanah air, bangsa dan agama. Kondisi penjajahan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia telah melahirkan pemahaman pada diri bahwa Islam identik dengan kebangsaan atau nasionalisme.[5]
Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang berbasis Islam merupakan sebuah bukti bahwa Islam merupakan agama pemersatu. Hal ini menandakan bahwa peranan politik inti umat Islam yaitu kaum kiai, ulama dan santri menjadi sangat penting. Diawali dengan membangun organisasi pemasaran, Sarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905.




Partai Politik Santri
Dalam perjuangan membela bangsa, Negara dan menegakkan Islam di Indonesia, Umat Islam mendirikan berbagai organisasi dan partai politik dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tercatat dalam sejarah, bahwa dari lembaga-lembaga tersebut telah lahir para tokoh dan pejuang yang sangat berperan baik di masa perjuangan mengusir penjajah, maupun pada masa pembangunan.
Pendidikan Barat yang diselenggarakan Pemerintah Hindia Belanda tumbuh bersama munculnya elite Hindia Belanda seperti tersebut di atas tidak banyak memberi arti langsung bagi kemajuan rakyat jajahan di daerah ini. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai seleksi yang ketat bagi anak-anak orang Indonesia yang dapat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah Belanda tersebut serta munculnya elite Hindia Belanda yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan kebencian kepada Belanda merupakan hal-hal yang menyebabkan pendidikan Barat yang diselenggarakan oleh Belanda tersebut sekedar untuk memenuhi keperluan mendesak untuk kepentingan Hindia Belanda di Indonesia.timbulnya pendidikan Hindia Belanda ini menggugah bangkitnya golongan ulama yang merupakan kelompok elite religius untuk bergerak menandingi kegiatan Belanda.
Para santri membanggakan diri bahwa Sarekat Islam merupakan gerakan nasional modern pertama yang diorganisasi di Indonesia. Sarekat Islam telah memelopori dalam gerakan melawan penjajahan Belanda dan dalam kurun waktu yang cukup singkat dapat mencapai hasil yang sangat baik dalam menghimpun rakyat. Sebab bagi rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, Islam bukan hanya menjadi sebuah keyakinan saja akan tetapi juga merupakan faktor nasionalisme, sebuah unsur yang menyatukan rakyat Indonesia, sehingga mereka kemudian bersatu untuk melawan penjajahan Belanda.
Dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto organisasi ini semakin berkembang karena mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Daya tarik utamanya adalah asas keislamannya. Dengan SI mereka (umat Islam) yakin akan dibela kepentingannya.
Keanggotaan SI terbuka untuk semua golongan dan suku bangsa yang beragama Islam. Berbeda dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya pada suku bangsa tertentu (Jawa).
Pada akhir tahun 1920-an perbedaan-perbedaan dasar telah didefinisikan secara terbuka antara partai nasionalis yang didukung oleh para abangan dengan Sarekat Islam yang didukung oleh kaum santri. Persaingan antara partai-partai tersebut mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam, yaitu antara santri dan golongan abangan. Pada tahun 1929, Sarekat Islam mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebagai hasil politiknya yang menolak bekerja sama dengan pihak Belanda.
Gerakan pembaharuan Islam dari Mesir rupanya juga turut mempengaruhi situasi pada saat itu. Akibatnya timbul perpecahan dalam paguyuban-paguyuban santri antara para fundamental modern dengan tradisionalis kolot. Sejak itu, para pemimpin Muslim terbagi dalam dua macam. Cendekiawan muslim yang berpendidikan Barat dan para kiai dan ulama tradisional. Organisasi pembaharu terpenting yang merupakan fundamentalis modern adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.

Muhammadiyah dan NU
Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Sifat gerakannya adalah non-politik, tapi tidak melarang anggotanya memasuki partai politik. Hal ini dicontohkan oleh pendirinya sendiri, KH Ahmad Dahlan, dimana beliau juga adalah termasuk anggota Sarekat Islam.
Sebagai reaksi, sebuah Organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh para ulama atau kiyai didirikan. Mereka itu ialah K.H.Hasyim Asy’ari, K.H.Wahab Hasbullah, K.H.Bisri Syamsuri, K.H.Mas Alwi, dan K.H.Ridwan. Kedua organisasi ini mempunyai organisasi pendamping untuk wanita maupun pemuda, serta pendidikan.
Ketiga tokoh tersebut belajar di Mekkah di saat ide Muhammad Abduh dan paham Wahabi banyak diperbincangkan. K.H. Hasyim Asy’ari menyetujui ide Muhammad Abduh agar umat Islam segera bangkit dari dunia yang beku. Sekembalinya dari Mekkah, ia bermukim di Tebuireng, Jombang mengasuh pesantren yang dibangung oleh ayahnya sendiri.[6]
Untuk pertama kalinya dalam tiga puluh tahun lebih, para santri, sebagai kekuatan politik, telah berhasil mengunjukkan kekuatannya dan menghentikan campur tangan pemerintah Belanda. Guna memperbesar kekuatan politik Islam dan memperkecil jurang pemisah anatar fundamentalis modern dan tradisionalis konservatif, maka Muhammadiyah dan NU, menjadi sponsor bagi berdirinya sebuah federasi Islam, yaitu MIAI, Majelis Islam A’la Indonesia (Majelis Islam Tertinggi di Indonesia).
MIAI ini sebenarnya berdiri pada masa pemerintahan Belanda, yaitu tanggal 21 September 1937 di Surabaya sebagai organisasi federasi yang diprakarsai oleh K.H. Mas Mansur, K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), K.H. Wahab Hasbullah (NU) dan Wondoamiseno (PSII).
Tujuan didirikan MIAI ini adalah agar semua umat Islam mempunyai wadah tempat membicarakan dan memutuskan semua soal yang dianggap penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam. Keputusan yang diambil MIAI harus dilaksanakan oleh semua organisasi yang menjadi anggotanya. Pembentukan MIAI mendapat sambutan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti PSII, Muhammadiyah, dan NU.
Pada masa penjajahan Jepang, kedudukan kaum santri relatif terangkat. Ini disebabkan Jepang melihat potensi kaum santri yang dapat digunakan untuk mobilisasi pengusiran Belanda dari Indonesia. MIAI, embrio Masyumi, merupakan pusat mobilisasi kaum santri yang disokong oleh Jepang. Namun, setelah Jepang hengkang, kaum santri kembali terpinggirkan. Kedudukan puncak dalam stratifikasi politik kembali diambil alih oleh kaum priyayi dan abangan.
Ketika Jepang datang ke Indonesia seluruh organisasi yang ada di Indonesia dibekukan, termasuk MIAI. Tapi khusus MIAI tanggal 4 September 1942 diperbolehkan aktif kembali. Jepang melihat bahwa MIAI bersifat kooperatif dan tidak membahayakan. Selain itu Jepang berharap dapat memanfaatkan MIAI ini untuk memobilisasi gerakan umat Islam guna menopang kepentingan penjajahannya.
Meskipun pada awalnya MIAI tidak menyentuh kegiatan politik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kegiatan-kegiatannya tidak bisa lagi dipisahkan dengan politik yang bisa membahayakan pemerintah Jepang. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya berdirilah Masyumi.
Pada masa pendudukan Jepang, kaum santri lebih diberikan kelonggaran oleh pemerintah Jepang daripada para nasionalis. Tuntutan-tuntutan dari kaum Muslimin lebih didengarkan oleh pemerintah Jepang daripada kaum nasionalis. Kekuasaan Jepang berusaha menggunakan agama untuk tujuan perangnya sendiri. Sebab pihak Jepang menganggap Islam merupakan sarana yang efektif untuk dapat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia yang merupakan Negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim.
Jepang juga membantu perkembangan kehidupan agama. Kantor urusan agama yang pada masa Belanda diketuai oleh seorang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang dipimpin oleh orang Indonesia, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Umat Islam pada saat itu juga diizinkan membentuk Hizbullah yang memberikan pelatihan kemiliteran bagi para pemuda Islam, yang dipimpin oleh K.H.Zaenal Arifin. Demikian pula diizinkan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Moh. Hatta. MIAI berkembang menjadi organisasi yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Para tokoh Islam dan para Ulama memanfaatkannya sebagai tempat bermusyawarah membahas masalah-masalah yang penting yang dihadapi umat Islam.
Selama masa pendudukan Jepang, terjadi persaingan yang sangat jelas antara golongan Muslimin dan nasionalis. Pimpinan Islam Indonesia bertentangan dengan para nasionalis yang berpendidikan Barat. Persaingan antara kekuatan politik Islam sekuler dan nasionalis tidak hanya terjadi pada masa pendudukan Jepang saja akan tetapi masih tetap berlangsung setelah kemerdekaan.[7]

Sumber :
-          Ahmad Mansur Suryanegara. 2009. Api Sejarah. Bandung: Salamadani Pustaka Utama
-          Abdul Munir Mulkhan. 1992. Runtuhnya mitos politik santri. Yogyakarta: Sipress
-          Yusuf dkk (ed). 1986. Dinamika kaum santri. Jakarta: Rajawali
-          Federspiel dkk (ed). 1997. Islam and development: A politico-religious response. Permika Montreal & LPMI
-          Kelly, M. 1984. Islam: the religious and political life, of a world community. New York : Praeger
-          Aqib Suminto.(….).  Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta : LP3ES
-          Zaini Muchtarom. 1988. Santri dan Abangan di Jawa. Jakarta: INIS


[1] Zaini Muchtarom,  Santri dan Abangan di Jawa, (Jakarta: INIS, 1988), hal. 37
[2] Ahmad Mansur Suryanegara,  Api Sejarah, (Bandung: Salamandani, 2009), hal. 313-314
[3] Zaini Muchtarom, Santri dan Abangan di Jawa, (Jakarta: INIS, 1988), hal. 10
[4] Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal.49
[5] Ahmad Mansur Suryanegara,  Api Sejarah, (Bandung: Salamandani, 2009), hal. 276-279
[6] Yusuf dkk (ed),  Dinamika kaum santri, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.5-6
[7] Zaini Muchtarom, Santri dan Abangan di Jawa,  (Jakarta: INIS, 1988), hal. 42-44

No comments:

Post a Comment

Post a Comment